Kejaksaan jadwal ulang eksekusi Susno Duadji

kejaksaan agung menyampaikan eksekusi mantan kepala badan reserse dan kriminal polri, komjen pol (pur) susno duadji, mau dijadwalkan ulang sesudah gagal dalam rabu (24/4).

pelaksanaan eksekusi akan dijadwal ulang, papar kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, setia untung arimuladi, pada antara di jakarta, kamis.

tim eksekutor kejaksaan tinggi dki jakarta juga kejaksaan negeri jakarta selatan di rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi susno duadji daripada kediamannya selama kompleks jalan pakar raya no. 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung.

namun rencana eksekusi itu tidak berjalan mulus sebab memperoleh perlawanan dari susno juga susno kemudian dibawa ke markas polda jawa barat.

Informasi Lainnya:

di mapolda jawa barat, hingga kamis dini hari tim jaksa eksekutor berusaha mengeksekusi susno namun gagal.

akhirnya tim jaksa eksekutor meninggalkan mapolda Jawa Barat di jam 00.15 wib, tutur setia.

ia menegaskan, kejaksaan tetap akan mengeksekusi susno sesuai melalui perintah undang-undang.

tentunya kami bekerja pas dengan perintah undang-undang. maka kami tetap hendak menggarap eksekusi, ujarnya.

ia juga menampik dugaan kepolisian melindungi susno duadji. bagaimana melindungi, angka susno sendiri dan kan perkaranya ditangani dengan kepolisian, katanya.

dalam putusan perkara nomor perkara 899 k/pid.sus/2012 tertanggal 22 november 2012, mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta kiranya susno terbukti bersalah di pidana korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008.

susno diganjar hukuman penjara di 3,5 tahun karena terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat untuk kepala badan reserse juga kriminal dengan menerima hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan kasus arowana.

pengadilan juga menyampaikan susno terbukti memangkas dana pengamanan pilkada jawa barat supaya kepentingan pribadi ketika menjabat kepala polda jawa barat pada 2008.

susno bersikukuh putusan mahkamah agung tak memuat perintah untuk menggarap penahanan.

Entri Populer