peraturan bersama, antara komisi pemilihan publik (kpu) juga komisi penyiaran indonesia (kpi), mengenai pelaksanaan kampanye media massa batal dibentuk sebab mau pengaturan tersebut ingin diperkuat selama peraturan kpu, papar anggota kpi pusat idy muzayyad, rabu.
tadi dipertimbangkan, mumpung pkpu nomor 1 tahun 2013 direvisi, dengan begini nanti dijelaskan pada situ saja, tutur anggota kpi idy muzayyad usai bertemu komisioner kpu pada jakarta, rabu.
kpi bertemu kpu, rabu, guna membahas mengenai perbaikan pkpu nomor 1 tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu.
dari hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan supaya mencabut ayat 4 pasal 45 dan berbagai ayat dalam pasal 46 di pkpu nomor 1 tahun 2013.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, ayat 2 pasal 45 ingin diperbaiki melalui penguatan kewenangan lembaga pers, kpi serta dewan pers, agar menangani media massa yang melanggar peraturan kampanye.
kami mau tetap berpatokan di undang-undang nomor 8 tahun lalu juga menyepakati beberapa hal tenntang penafsiran pada hal pengaplikasian kampanye pada penyiaran, katanya.
menurut dia, pkpu perihal penyelenggaraan kampanye perlu mendapat sampingan pasal perihal filter kampanye.
berkaitan dengan perubahan pasal peraturan tersebut, pkpu nomor 1 tahun 2013 mau disempurnakan, terutama berkaitan melalui pemberitaan, penyiaran juga iklan pada masa kampanye terbuka.
kpu serta kpi juga berencana melakukan pertemuan melalui dewan pers, rabu sore, guna membahas tentang peraturan pemberitaan media massa cetak juga daring.
usai membeli kesepakatan melalui kpi dan dewan pers, kpu mau mengadakan rapat pleno untuk menentukan revisi pkpu soal kampanye.
dalam pelaksanaan pengawasan mengenai media massa dalam waktu kampanye, kewenangan penanganan media cetak juga daring ingin ditangani oleh dewan pers, akan tetapi media penyiaran oleh kpi.
kpi sendiri ingin kembali di pedoman pelaku penyiaran dan standar program siaran (p3sps). pencabutan ijin penyiaran berada pada kementerian komunikasi dan Informasi (kemkominfo) merujuk selama uu nomor 32 tahun 2002 perihal penyiaran.