Warga Berland meminta Panglima TNI buka dialog

keluarga purnawirawan juga warakawuri pada rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur meminta panglima tni untuk membuka dialog guna menyelesaikan masalah rencana penggusuran paksa properti mereka oleh direktorat zeni angkatan darat.

kami membayar panglima tni memusyawarahkan serta mencari Jawaban terbaik bersama agar semua persentasi properti negara dalam lingkungan tni, terlebih kompleks berland, papar juru bicara masyarakat donald tambunan selama jakarta, selasa malam.

ia menungkapkan, di 14 mei 2013 mau tinggal menjadi hari berdarah bagi kurang lebih 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 dalam komplek berland, matraman, jakarta timur.

karena, tutur dia, di tanggal tersebut properti mereka akan digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).

Informasi Lainnya:

disebutkan kiranya ditzi ad selama 22 april 2013 melalui sekonyong-konyong tanpa dengan musyawarah serta dialog apapun sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan Satu (sp-1) perihal pengosongan properti kompleks berland dan dihuni kurang lebih 15.000 jiwa termasuk ke 30 pihak janda pahlawan 1945 tersebut.

kompleks berland, papar donald, adalah kompleks bersejarah di mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni dengan pasukan knil.

setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 secara otomatis menghuni komplek perumahan itu.

menurut dia, tak ada gangguan apapun yang dialami penduduk komplek berland sampai pada 22 april 2013 tni/ditzi ad mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) dan membuat resah juga shock penduduk, termasuk 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 dan masih tersisa selama sini.

untuk tersebut, tutur dia, penduduk berland dan juga tergabung di aliansi kaum korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilaksanakan ditzi ad, karena sp-1 yang dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.

menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 serta pasal 196 hir (herziene indsland reglement), ujarnya, dengan demikian yang dapat mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran properti hanyalah atas izin kepala daerah atau ketua pengadilan negeri.

karenanya, papar dia, untuk penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad juga patuh terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan yang berlakuk dengan nasional (positif), bukan hanya pada aturan internal mereka sendiri, makanya seolah-olah negara ini adalah negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.

padahal, ujarnya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia adalah negara hukum oleh karenanya siapa pun di lembaga terlepas, mesti tunduk dan patuh kepada hukum.

oleh karena tersebut, warga berland meminta presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni supaya dengan langsung menyelesaikan semua persentasi juga serta sengketa rumah negara dengan nasional.

warga dan membayar panglima tni untuk menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad dan menganggarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, tergolong melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.

selain tersebut, katanya, meminta panglima tni agar memerintahkan direktur zeni ad agar mencabut sp-1.

Entri Populer