diskriminasi peradilan terhadap ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif di lahan chevron supaya dihentikan karena perkara ini cuma memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan.
perkara ini serta memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa lainnya serta mengganggu cuaca investasi di kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf terhadap wartawan dalam jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy serta empat tersangka lainnya selama pengadilan tipikor jakarta pusat untuk memperoleh hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.
kami telah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan yang sedang berjalan, agar majelis hakim bertindak adil dan tak diskriminatif. bagian ricksy cuma diberikan waktu seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa memiliki 26 saksi ahli pada 3.5 bulan. sementara 24 saksi ahli tersebut meringankan juga dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang didampingi tito pranolog dan andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menyampaikan perkara yang menangkap ricksy prematuri, serta pilihan pihak lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis, pada lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) dalam sejumlah wilayah dalam sumatera, selama kurun waktu 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret lalu, saat jampidsus mulai melakukan penyidikan. cuma berselang pilihan hari saja di 12 maret lalu, direktur penyidikan telah mengeluarkan sprindik dengan tersangka ricksy prematuri juga general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini kemudian menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo juga endah rumbiyanti-- juga betul kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan tersebut telah menjadi fakta yang telah dipublikasikan dalam persidangan, katanya.
selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, ketika sebagian tersangka lain bebas pada sidang pra peradilan.
di sisi lain, papar dia, selama fakta persidangan dan terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyampaikan substansi pekerjaan bioremediasi itu sudah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi tersebut telah berjalan sesuai melalui pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003, tutur dia.
ia mengajarkan pt cpi merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi yang terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (kini berubah menjadi skk migas). salah Satu kewajiban cpi dijadikan perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan dan tercemar akibat operasi dan eksplorasi migas.
cpi pun mengadakan tender supaya situs pemulihan lahan melalui metode bioremediasi pada sederat tujuan dan adalah wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 banyak puluhan tender dan diselenggarakan cpi. pt gpi salah Satu pemenangnya dengan seleksi yang ketat juga transparan. dijadikan direktur gpi yang bertanggungjawab selama menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah dan menandatangani kontrak kerja dengan cpi, kata dia.
ia menduga laporan awal kasus ini berasal dari edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta selama jakarta, yang sudah pilihan kali mengikuti tender proyek bioremediasi dalam cpi tetapi kalah. atas catatan tersebut kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses selanjutnya, papar dia, proyek bioremediasi itu dianggap membahayakan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang didatangkan jpu daripada bpkp di salah Satu persidangan.
padahal pada persidangan pra peradilan dan diajukan kaum terdakwa daripada cpi, dan berlangsung dalam november 2012, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja di kesaksiannya pada pn jakarta selatan menegaskan bahwa bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. hal ini karena sudah diatur pada undang-undang kiranya yang berhak mengaudit adalah badan pemeriksa keuangan (bpk) sesuai uu no 15 tahun 2005, katanya.
ahli keuangan itu menyebut bpkp tak mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara maka hasilnya pun adalah tidak sah dan harus batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tak dapat dimasukkan untuk alat bukti.
menurut mukhlis, sampai saat ini, lanjutnya, kasus penandatangan petisi itu tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 merupakan sebanyak 433 pihak dari seluruh komponen penduduk indonesia, selain para alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, hanya ingin menyamakan pemahaman pada masyarakat indonesia terkait proses peradilan ini dan diwarnai diskriminatif.
kami berharap demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon pada ky untuk memantau penegakkan hukum pada persentasi ini agar berjalan melalui adil dan transparan, katanya.
selain itu, ia memohon agar ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh bisa memimpin persidangan dan memberhentikan dengan lebih adil sesuai dengan suara nurani hakim dibuat wakil tuhan dalam muka bumi.